Makalah Batasan Ilmu pemerintahan
KATA PENGANTAR
Puji
syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T karena limpahan Rahmat dan
Karunia-nya sehingga penulisan tugas makalah ini dapat diselesaikan tepat pada
waktnya. “BATASAN ILMU PEMERINTAHAN”
Dalam
penulisan tugas makalah ini tidak terlepas dari adanya sarana dan bantuan dari
berbagai pihak, olehnya itu kami mengucapkan terima kasih kepada : dosen mata
kuliah yang bersangkutan serta rekan-rekan yang telah ikut berpartisifasi demi
terselesainya tugas makalah ini.
Akhir kata, tiada gading yang tak retak, demikian pula
dengan makalah ini, masih jauh dari ke sempurnaan. Oleh karena itu, saran dan
kritik yang konstruktif dari para pembaca sehingga dapat membangun kesempurnaan
untuk tugas makalah ini. Untuk itu tetap kami nantikan demi kesempurnaan
makalah ini.
Akhirnya
kami mengucapkan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua amin,,,,,
Luwuk
, 20 oktober 2017
PENULIS
DAFATR ISI
HALAMAN JUDUL………………………………………………………………….
i
KATA PENGANTAR………………………………………………………………...ii
DAFTAR ISI………………………………………………………………………….
iii
BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………….. 1
1.1 Latar belaknag…………………………………………………….….1
1.2
Rumusan masalah……………………………………………………1
1.3 Tujuan…. ……………………………………………………………...2
BAB II PEMBAHASAN……………………………………………………………… 3
2.1 Pendefinisian
ilmu pemerintahan…………………………………..3
2.2 Objek
ilmu pemerintahan…………………………………………….4
2.3 Tujuan
memepelajari ilmu pemerintahan…………………………..6
2.4 Paradigma
ilmu pemerintahan………………………………………7
2.5
Ruang
lingkup ilmu pemerintahan…………………………………12
BAB
III PENUTUP…………………………………………………………………..14
3.1 Kesimpulan…………………………………………………………....14
3.1 Saran…………………………………………………………………..14
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………...15
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Ilmu pemerintahan merupakan sesuatau
yang harus dikuasai guna mempelajari bagaimana melakasanakan koordinasi dan
kemamapuaan memimpin bidang-bidang pemerintahan. Yang mana harus dimengerti dan
dipahami yang mana untuk mewujudkan manusia yang mampu menjalnkan ilmu
pemerintahan yang baik dan nyata dalam konteks menjalankan pemerintahan dalam
negara. sejarah menunjukan bahwa dalam
kemajuan ilmu pemerintahan didekatkan
dengan kemakmuran bangasa yang sertamerta mengalir kemaasnyarakat menunjang
otonomi dan hidip yang lebih baik, yang
oleh karena itu kita perlu meyadari bahwa kita harusbenar-benar paham
akan ini semua, karna tanpa ilmu pemerintahan “ mampu menerawang “ maka pemerintahan yang
berdasarkan ilmu akan mati atau tidak akan tercapainya tujuan yang akan dicapai . Dimana ilmu pemerintahan
yang slama ini kita rasaka masih belum merata dan masih perlu banyak perbaikan
dalam segi ketata negaraan dalam pemerintahan
Oleh karena itu, sehubungan dengan uraian diatas maka kami
dapat merumuskan permasalahan judul yang dituangkan dalam makalah ini, Dengan
judul “PANDANGAN ILMU PEMERINTAHAN”
1.2 RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belAkang maka kami dapat merumuskan
permasalahan yang akan dibahasdari penulisan ini :
1.Definisi ilmu pemerintahan.
2.Objek ilmu pemerintahan.
3.Tujuan memepelajari ilmu pemerintahan.
4.Paradigma ilmu pemerintahan.
5.Ruang lingkup ilmu pemerintahan.
1.3 TUJUAN
Sehubungan dengan uraian perumusan
masalah di atas maka tujuan dari panulisan makalah ini adalah sebangai berikut
:
1.
Untuk mengetahui definisi ilmu pemerintahan
2.
untuk mengetahui objek ilmu pemerinthan
3.
untuk mengetahui tujuan memepelajari ilmu pemerintahan
4.
untuk mengetahu paradigma ilmu pemerinthan
5.
untuk mengetahui ruang lingkup ilmu pengetahuan
BAB II
PEMBAHASAN
1.
pendefinisian ilmu pemerintahan
Dalam penerapan ilmu pemerintahan ada
beberapa pendefinisisn menurut parah ahli antara lain sebangai berikut dibawah
ini :
A.
menurut C.F Strong
Dalam bukunya modern political
constution, pemerintah mesti memeiliki kekuasaan militer, legislatif dan
keuangan.disamping strong juga dilhami oleh teori Montesquieu (trias politica)
yaitu kekuasaan eksekutif, legislative dan yudikatif.) tugas-tugas pemerintah
adalah tugas-tugas Negara yang dilimpahkan atau dibebankan kepada pemerintah.
Tugas Negara lainya dibebankan kepada badan konstitutif (dpr), pengawas
financial (bepeka), konsultatif (DPA)dan yudikatif (MA). Dalam hal ini terlihat
bahwa yang dimaksud dengan tugas Negara tugas pemerintahan dalam arti luas.
B.
menurut samuel Edward Finer
Ilmu pemerintahan Dalam bukunya yang
terkenal Comparative
Govermen, pemerintahan harus mempunyai
kengiatan terus-menerus, negara tempat kegiatan itu berlangsung, pejabat yang
memerintah, dan cara metode serta sistem dari pemerintahan terhadap
masnyarakat.
C.
menurut Drs. Soemendar
Ilmu pemerintahan adalah Sebagai
badan yang penting dalam rangkah pemerintahannya. pemerintah mesti
memperhatikan pula ketenteraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta
pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh
lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi, serta seluruh lapisan
masnyarakat dan legimasi.
D.
menurut Drs. Musanef
Ilmu pemerintahan dapat didefinisikan
sebangai berikut :
1. suatu ilmu yang dapat menguasai dan
memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian
kedalam dan hubungan antara dinas itu dengan masnyarakat yang kepentingannya
diwakili oleh dinas itu, atau
2. ilmu yang menyelidiki bagaimana
mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara
sistematais problema-problema, sentralisasi koordinasi pengawasan kedalam dan
keluar,atau
3. suatu ilmu pengetahuan yang
menyelidiki bangaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang
diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga
dapat dihindari timbulnya
pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dan yang lain, dan
mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif
dan efesien dalam pemerinthan, atau
4. ilmu yang diterapkan dan
mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik
terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyenggarakan tugas penguasa,
sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai
tujuan Negara.
E. menurut Rosenthal
Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang
menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur-struktur
dan proses pemerintahan umum.
F. menurut Prof. DR. H. A. Brasz
Ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai
ilmu yang memepelajari tentang cara bagai mana lembaga/dinas pemerintahan itu
disusun dan difunsikan, baik secara internal maupun keluar terhadap para
warganya.
Jadi dari uraian berbagai
uraian-uraian tersebut diatas, ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai
berikut:
Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang
memepelajari bagaimana meleksanakan koodinasi dan kemamapuan memimpin legislatsi,
eksekusi dan yudikatif, dalam hubugan pusat dan daerah,lembaga serta antara
yang memerintah dengan yang diperintah.
2. Opjek
ilmu pemerintahan
Sebagaimana yang kita ketahui, bawa
salasatu persyaratan untuk dapat disebut sebagai suatu disiplin ilmu, adalah
adanya objek.
Obyek adalah sesuatu yang menjadi
pokok pembicaraan. Dengan demikian obyek
merupakan apa yang akan diamati, diteliti dan dipelajari dan dibahas.
Dalam penjabarannya, obyek itu
terdiri terdiri dari obyek material dan obyek formal. Setiap obyek material
dari suatu disiplin ilmu dapat sama dengan obyek material ilmu pengetahuan
lain, tetapi obyek formal berbeda pada masing-masing disiplin ilmu, karena
perbedaan sudut pandang dari masing-masing dari disiplin ilmu tersebut.
Jadi pada prinsipnya obyek formal,
meninjau sarananya hanya dari satu sudut pandang saja, yaitu dengan caranya
yang khas dan khusus.
Dengan bengitu, walaupun dilihat dari
obyek materialnya, sesuatu itu dapat menjadi sasaran lbih dari disiplin ilmu,
dalam arti beberapa disiplin ilmu memiliki satu obyek material yang sama, namun
masing-masing disiplin ilmu tersebut akan tetap mempunyai perbedaan dalam obyek
formalnya, yaitu dengan sudut pandangnya masing-masing.
Sebagai contoh dapat diambil
perbedaan antara seorang ulama dengan seorang bintang film, terdapat perbedaan
sudut pandang dalam obyek formal, tetapi memepunyai kesamaan dalam obyek
formal. Misalnya dalam halpakaian, ditinjau dariobyek material baik dari
seorang ulama maupun seoraang bintang film, tetapi mempunyai persepsi yang sama
bahwa obyek material adalah kain. Tetapi ditinjau dari objek formal, bagi
seorang ulama berpakaian adalah ibadah karena memenuhi perintah Allah untuk
menutup aurat, sendangkan obyek formal pakaian bagi seorang bintang film adalah
alat peragaan, sehingga dengan demikian dimaksudkan sebagai usaha penampilan.
Objek ilmu pemerintahan bersipat
khusus dan khas, yitu hubungan pemerintah dengan sub-subnya (baik hubugan pusat
dan daerah, hubungan antara yang memerintah, hubungan antar lembaga serta
hungan antar departemen), sudah barang tentu termasuk di dalama pembahasan
output pemerintahan seperti fungsi-fungsi, system-sistem, aktifitas dan
kegitan, gejalah dan perbuatan, serta peristiwa-peristiwa pemerintahan dari
elit pemerintahan yang berkuasa.
Obyek material ilmu pemerintahan
secara kebetulan sama dengan obyek material ilmu politik, ilmu administasi
Negara, ilmu hokum tata Negara dan ilmu Negara sendiri yaitu Negara. Oleh
karena itulah antara masing-masing disiplin ilmu pengetahuan tersebut diatas,
terdapat tumpang tindih.
Obyek material yang penulis sampaikan
diatas dapat disebut sebagai persoalan pokok, sendangkan obyek formal dapat
pula sebagai disebut sebagai pusat perhatian.
lmu pemerintahan.politik,
administrasi Negara, hokum tata Negara dan ilmu Negara tersebut diatas biasanya
dikenal dengan sebutan ilmu-ilmu kenegaraan.
Gambar 3 : hubungan ilmu-ilmu kenegaraan.
Gambar tersebut diatas menunjukan
pertumpangtindihan ilmu-ilmu kenegaraan, dimana intinya adalah negra itu
sendiri. Karena merupakan obyek material ilmu-ilmu kenegaraan.
3. Tujuan
memepelajari ilmu pemerintahan
a. Tujuan umum
tujuan memepelajari ilmu pemerintahan
secara umum adalah agar dapat memehami teori-teori, bentu-bentuk dan
proses-proses pemerintahan, serta mampu menempatkan diri serta ikut berperan
serta didalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan terutama
pemerintahan dalam negeri.
b. Tujuan khusus
27 (dua puluh tujuh) propinsi tingkat
daerah tingkat satu seluruh Indonesia, berkeinginan mencetak kader paramong
praja (pimpinana pemerintahan
dalam negeri), oleh karenanya para
kader tersebut oleh pemerintah daerah masing-masing dikirim dan dibiayai
keakademi pemerintah dalam negeri (APDN) dan.
institut ilmu pemerintahan (IIP)
departemen dalam negeri atau keperguruan tinggi lain baik negeri maupun swasta.
Yang kesemuanya diharapkan untuk memeperoleh mata kuliah ilmu pemerintaha.
APDN pada awalnya didirikan sebagai
lanjutan KDC (kursus dinas C) diresmikan oleh presiden soekarano pada tanggal
17 Maret 1956, kemudian pada tanggal 24 Agustus
1992 diresmikan peningkatan statusnya menjadi Sekolah Tinggi Dalam Negeri
(STPDN), oleh presiden suharto.
Beda antara APPDN/STPDN dengan IIP
adalah karena APDN/STPDN cenderung mengkaji ilmu pemerintahan sebagai ilmu
terapan sehingga para lulusanya diharapkan menjadi kader pimpinan pemerintahan
dalam negeri yang siap pakai, sendangkan IIP cenderung mengkaji ilmu
pemerintahan sebagai ilmu murni sehingga para lulusanya diharapkan menjadi
sarjana ilmu pemerintahan itu sendiri. Lebih lengkapa disampaikan pada sejarah
ilmu pemerintahan.
Dengan demikian hal tersebut
dimaksudkan untuk memeperbanyak mencetak kader-kader pemerintahan, yang
mempunyai pendidikan ilmu pemerintahan,
ditambah dengan pengalaman-pengalaman dalam praktek (karena sebagai besar calon
yang dikirim pada waktu waktu
APDN/APDN Daerah berdiri adalah mahasiswa tugas belejar yang akan, sedang atau
telah memangku jabatan camat kepalah wilayah, kepala bagian atau kepala sub
bagian sekretariat wilayah daerah tingkat 1 maupun tingkat 11 seluruh
Indonesia), agar memepunyai ketrampilan dan pengetahuan dalam ilmu
pemerintahan.
Tujuan dan umum dan khusus tersebut
diatas adalah tujuan yang ilaksanakan departemen dalam negeri. Disamping itu
sebagai perguruan tinggi maupun negeri maupun swasta yang Dikelolah departemen
pendidikan dan kebudayaan, memebentuk pulah jurusan ilmu pemerinthan, yaitu :
1.
Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki jurusan ilmu pemerintahan
2.
Sekolah Tinggi yang memiliki
jurusan Ilmu pemerintahan
3.
perguruan Tinggi Kedinasan yang
mengkaji ilmu pemerintahan
4.
Berbagai Fakultas yang mengkaji ilmu pemerintahan
4. Paradigma
ilmu pemerintahan
Paradigma adalah corak berpikir
seseorang atau sekelompok orang. walupun salah satu persyaratannya harus dapat
diterima secara universal. Namun dalam kurun waktu tertentu tetap memiliki
perubahan termasuk ilmu-ilmu eksaka. Hanya-hanya ilmu eksaka memang cenderung
obyek-obyek, fakta-fakta dan hukumannya relative lebih lama untuk tidak
terpengaruh oleh situasi dan kondisi serta penginderawian manusia, relatif
lebih pasti dibandingkan ilmu-ilmu sosial.
Ilmu pengetahuan itu memang sangat
terbatas kawasan kompetensinya, keterbatasan pertama adalah bahwa yang disebut
kebenaran ilmiah itu malahan bersifat abstarak. Tetapi mutlak sangat perlu
dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya dalam revolusi ilmu pengetahuan tersebut muncul peran paradigm ilmu pengetahuan.
Berikut ini kami kami sampaikan
beberapa paradigma ilmu pemerintahan, yang dikatagorikan bukan dalam dimensi
waktu tetapi dalam dimensi ruang, dalam arti pengalokasian dibuat pertempat.
Paradigma tersebut adalah sebagai
berikut dibawah ini :
a.
ilmu pemerintahan sebagai cabang ilmu filsapat
b.
ilmu pemerintahan mengacu kepada AL Quraan
c.
ilmu pemerintahan sebagai suatu seni
d.
ilmu pemerintahan sebagai cabang ilmu politik
e.
ilmu pemerintahan dianggap sebagai administrasi Negara
f.
ilmu pemerintahan sebagai ilmu pemerintahan yang mandiri
a.
Ilmu pemerintahan sebagai ilmu filsapat
filosof kenegaraan plato berkata
bahwa kebenaran sebagai realitas yang sesungguhnya, seharusnya mengikuti
kenyataan. Jadi bila kita menafsirkan teori ini, terjadinya penindasan,
perkosaan, perampokan dan lain-lain, hal tersebut tidak terjadi.
Dalam benak plato tersimpan pemikiran
yang bersumber dari pengalaman menyaksikan gurunya Socrates dipaksa minum
racun. Ia lalu berkepastian bahwa pemerintahan yang berkuasa adalah buruk,
karena baginya gurunya dalah orang yang paling bija, jujur dan baik.
Pradigma ini kemudian bergeser kearah
yang lebih rasionalistis, karena munculnya pertanyaan antara lain: “apakah
kecerdasa dalam alam itu berasal dari tuhan?”, “mengapa tuhan memisahkan diri
dari kehidupan?”, “mengapa tuhan menciptakan keburukan?”.
Plato sendiri sebenarnya sadar bahwa
pikiran ini tidak akan dapat direlisasikan alam politik pemerintahan. Dalam
perjalanan masa yang panjang ini hanya seketika saja suatu masnyarakat dapat
memepertahankan diri didalam keadaan pemnerintahan yang adil. Untuk kemudian
semakin merosot dan akhirnya runtuh, namun demikian plato sudah berusaha
mencoba menunda proses keruntuhan itu.
b.
imu pemerintahan mengacu kepada AL Quran
selama ini banyak terjadi salah
tnggap terhadap islam baik terhadap nonmuslim maupu dari umat islamsendiri.
maupun walaupun sudah imformasi factual
yang tersediah tentang islam namun pengetahuan yang menyeluruh (kafah) dan
benar (haq) tentang islam tetap amat terbatas.
Kendati sebenarnya, meskipun
ditengah-tengah budayah Arap yang keras.
Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau terutama para pemimpin pemerintah
(khalifah) sesudahnya. Menyiarkan Islam dengan lemah lembut. Kecuali bila
mereka tertindas baruhlah diperintah untuk berperang, sekarang yang perlu
dipertegas adalah batas kata tertindas tersebut, karena islam mempunyai acuan
kebenaran pada AL Quran yang berasal dari Allah.
Dalm berperng dan berpolitik
sekalipun dimiliki etika pemerintahan yang luhur, sebagai contoh dapat kita
lihat bagaimana Nabi menghadapi penghinaan orang yahudi dengan sabar, bagaimana
dabi menghadapi musuh-musuh belia, dan bagaimana nabi bersikap adil serta jujur
sekalipun terhadap tawanan.
Batas keburukan dan kebaikan dalam
islam adalah AL Quran. Itulah sebabnya kitap suci ini juga disebut sebagai AL
Furgan (Sang Pembeda) Dengan demikian ilmu pemerintahan yang juga mengacu pada
kitap suci dibicarakan dengan terperinci.
c.
Pemerintah Sebagai Suatu Seni
Pendapat bahwa pemerintah hanyalah
suatu seni, dapat ditolerir karena maksudnya adalah seni vocal (bangaimana
mengerakkan orng-orang dalam kharismatik retorika, administrator dan kekuasaan
kepemimpinan), atau seni sastra (bgaiman kemampuan menciptakan, mengkarsakan
dan merasakan surat-surat keputusan yang berpengaruh, atau juga bagaimana
kemamapuan mendalangi bawahan serta mengatur lakon yang harus dimiliki
pemerintah sebagai penguasa).
Karena memang ghalibnya dalam
kemampuan menggerakan orang-orang, bawahan hanya sebagai wayang sendangkan
pimpinan sebagai dalang. Dalanglah yang mengatur mana anak wayang yang akan digugurkan dalam suatu
pertempuran dan mana pula anak wayang yang akan dijadikan raja, walaupun ceritanya
sudah dibuat sebelumnya, namun dalang dapat member bumbu sesuai selerahnya.
Jadi bila seseorang telah menjadi
aparat pemerintah yang bersangkutan dituntut untuk memiliki seni memerintah itu
sendiri. Seperti kemampuan dan kemahiran cara menyuruh pihak lain mengerjakan
tugas-tugas, memiliki cita rasa
yang tinggi dalam pembagunan segala
sector, mempunyai penampilan yang khas sebagai penguasa yang menjadi sentar
perhatian, panutan dan kebanggaan sehingga cenderung bagikan main drama, dimana
teaternya adalah tempat yang bersangkutan bekerja dan dan lakonya adalah
penyelenggaraan pemerintahannya sendiri.
d.
Ilmu Pemerintahan Sebagai Cabang Ilmu Politik
hmpir diseluruh daratan eropa
(continental) terutama dinegeri belanda, menganggap bahwa ilmu pemerintahan
bersumber dan berasal dari ilmu politik, kemudian nerkembang perlahan-lahan
menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri.
Sebagai suatu disiplin ilmu yang
mulai berdiri sendiri ilmu pemerintahan teleh pilah diajarkan pada berbagai
perguruan tinggi Diberbagai Negara eropa seperti :
1.
Sekolah Tinggi Ekonimi Belanda di Rotterdam
2.
Unifersitas R.K. di Nijmegen
3.
Sekolah Tinggi Ekonomi R.K. di Tilbug
4.
Lembaga Pendidikan Kepegawaian di Jerman
5.
Lembaga Akademi Internasional di Den hag
dengan pendidikan khusus
kepamongprajaan semakin mendapat lebih banyak porsi didalam pendidikan ilmu
pemerintahan.
Jadi munculnya disiplin ilmu
pemerintahan di eropa yang bersumber dari ilmu pilitik. Dimulai dari adanya
anggapan bahwa meningkatnya perhatian berbagai pihak aka nisi, bentuk, efek,
dan factor pemerintah bertitik berat pada pengambilan kebijak pemerintahan yang
berusaha untuk menganalisa masalah kebijaksanaan pemerintahan tersebut sebagai
bagian dari berbagai proses dalam ilmu politik.
Jalinan ini mengakibatkan timbulnya
anggapan bahwa ilmu pemerintahan dipandang sepenuhnya sebagai bagian dari ilmu
politik. Pengalokasian ruanglingkup aktivitas ilmu pemerintahan telah
memungkinkannya melewati banyak batasan, sampai pada penggabungan jurusan dan
fakultas yang berbeda untuk kepentingan ilmu pemerintahan itu sendiri.
e.
Ilmu Pemerintahan Dianggap Sebagai Administrasi Negara
dinegeri Anglo Saxon ilmu
pemerintahan danggap sebagai ilmu daminisatrasi Negara selama dasa warsa,
karena memang sulit dicari perbedaannya antara kedua disiplin ilmu pengetahuan
tersebut.Kendati pada pertengahan abad 20 ini diamerika serikat lahir ilmu
pemerintahan sebagai sebuah disiplin tersendiri
dari ilmu pemerintahan umum, yang terutama memepelajari kinerja internal
dari aparat pemerintah.
Bila kita tanyakan kepada masnyarakat
Amerika Serikat, apakah pemerintahan dinegeri tersebut mengurus masalah
pertenakan, perkebunana perminyakan, dan lain-lain sebagaimana yang kita lihat layaknya
dinegara-negara berkembang, maka jawabannya adalah tidak. Karna pemerintahan
dinegara ini hanya menangani problema koordinasi. Sehingga degan demikian ilmu
pemerintahan tampak semakin dekat dengan ilmu administrasi. Khususnya
administrasi Negara. Apalagi bilah melihat bahwa ilmu pemerintahan dekat
kaitannya dengan kepemimpinana pemerintahan sebagai usaha menggerakan oranag
lain sebagai tugas memerintah, maka kepemimpinana yang disepakati merupakan
inti darari manangement dan iilmu administrasi. Semakin memeperdekat huhunggan
administrasi Negara.
Ilmu pemerinyahan lebih berkiblat
pada pendekatan legalistic, empiric dilapangan dan formalistic. Sendangkan ilmu
administrasi Negara lebih berkiblat pada pendekatan ekologikal, organisasional
structural, fungsional situasional,normative dan interdisiplin.
f.
Ilmu Pemerintahan Sebagai Ilmu pemerintahan
ilmu pemerintahan merupakan ilmu
terapan karena mengutama segi penggunaan dalam parktek, yaitu hubungan antara
yang memerintah (penguasa) dengan yang diperintah (rakyat) dalam hal ini harus
dibedakan antara rakyat, masyarakat dan penduduk. Raknyat lebih diartikan
sebagai keseluruhan dari warga dari suatu Negara yang mempunyai hak
plih.masnyarakat adalah yang harus dibina dan dilanyani oleh administrasi
setempat. Sendangkan penduduk adalah penghuni dari pada negeri tertentu yang
harus diinventarisir.
Walupun ilmu pemerintahan bagi
sebagian oran masih merupakan emmbrio dalam ilmu pengetahuan. Bagaimanpun juga
pada gilirannya akan menjadi disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri
karna kebutuhanakan adanya ilmu pemerinthan itu sendiri yang menuntut
esistensisnya.
Pendapat yang mengatakan bahwa ilmu
pemerintahan, hanyalha merupakan cabang dari suatu disiplin ilmu, serta
anggapan yang menupang tindihkan ilmu administrasi Negara, ilmu hukum tata
Negara, ilmu politik dan ilmu Negara sendiri ilmu pemerintahan, pada giliranya juga
akan tergeser oleh perkembangan ilmu pemerintahan itu sendiri.
Ilmu-ilmu tersebut diatas yaitu
masing-masing ilmu pemerintahan, ilmu politik, ilmu hokum tata negara, ilmu
administrasi Negara dan ilmu Negara itu sendiri dinamakan dengan sebutan
ilmu-ilmu itu sendiri dinamakan dengan sebutan ilmu-ilmu kenegaraan, karena
memiliki obyek material yang sama yaitu
Negara. Sendangkan yang memebedakan masing-masing disiplin ilmu tersebut diatas
adlah obyek formalnya. Khusus untuk ilmu pemerintahan obyek formalnya adalah
hubungan-hubungan pemerintahan, yang terdiri dari gejala dan peristiwa
pemerintah.
5. Ruang LIngkup Ilmu Pemerintahan
Sebegitu luasnya ruang lingkup ilmu
pemerintahan, sehingga dapat pula mencangkup ilmu sosial lain terutama yang
memiliki obyek materanya Negara, yaitu antara lain ilmu politik, administrasi
Negara, hokum tata Negara dan Negara sendiri.dengan demikian ruang lingkup ilmu pemerintahan dapat diuraikan sebagai
berikut :
a.
pembahasan konstitusi (tertulis maupun tidak tertulis)
b.
hukum kewarganegaraan dan azaz pemakaiannya
c.
hukum pemerintahan daerah dan pusat
Di bidang ketatalaksanaan yang banyak ditulis oleh para pakar ilmu
administrasi, yaitu :
a.
Administrasi Pemerintahan Pusat
b.
Administrasi Pemerintahan Daerah
c.
Administrasi Pemerintahan Kecamatan
d.
Administrasi Pemerintahan Kelurahan
e.
Administrasi Pemerintahan Desa
f.
Administrasi Pemerintahan Tingkat Departemen
g.
Administrasi Non Departemen
Dibidang kekuasaan yang banyak
ditulis oleh para pakar ilmu politik, yaitu :
a.
Kebijaksanaan Internasional Dan Politik Luar Negri
b.
Organisasi politik (Infrastuktur dan Suprastuktur
c.
Kebijaksanaan Pemerintah
d.
Pendapat Umum dalam pembuatan peraturan dan lain-lain
Ddibidang kenegaraan yang banyak
ditulis oleh para ilmu Negara, yaitu :
a.
Tugas. Hak dan kewenanggan pemerintahan
b.
Tipe. Bentuk dan system pemerintahan
c.
Fungsi, unsure dan primsif pemerintah
Di bidang pemikiran yang banyak
ditulis oleh para pakar ilmu filsapat, yaitu :
a.
Etika pemerintahan
b.
Seni pemerintahan
c.
Sekularisme dan pemerintahan Agama
d.
Hakekat pemerintahan
Di hubunggan-hubunggan pemerintah
yang banyak ditulis oleh para pakar ilmu pemerintahan sendiri, sebagai kajian
inti, yaitu :
a.
Hubungan antara kekuasaan (lembaga tinggi Negara )
b.
Hubungan pemerintah. pusat dan pemerintaha daerah
c.
Hubungan antara departemen dan lembaga non departemen
d.
Hubungan pemerintah denga mesnyarakat
e.
Gejalah dan peristiwa pemerintah
f. Teori, asa, teknik, obyek, subyek,
metodologi, proses dan sistematika pemerintahan .
g.
Pengkajian pemerintahan dalam dimensi ruang (perbandingan pemerintahan
diberbagai negara
h.
Pengkajian pemerintahan dalam dimensi waktu (sejarah pemerintahan dulu,
kini dan esok)
I.
Sistem pemerintahan
BAB III
PENUTUP
3.1
KESIMPULAN
1. ilmu pemerintahan adalah ilmu yang
memepelajari bagaimana melakasanakan koordinasi dan kemampuan memimpin untuk
menyelesakan segala permaslahan dalam obyek-obyek yang menjadi pokok
pembicaraan dalam pemerintahan dan Negara
2. ilmu pemerintahan tidak terlepas dari
teori-teori, bentuk-bentuk, dan proses-proses pemerintahan yang menjadi pokok
pembicaraan, sehingga obyek materi dan obyek forma harus salin membagun satu
sama lain dan serta mampu menempatkan diri untuk ikut berperan serta didalam
keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintah terutama dalam negeri agar membangun
dan terciptanya terciptanya pemerintahan yanag baik.
3. ilmu
pemerintah merupakan salah satu pedoman dalam setiap Negara manapun yang
bersifat membagun oleh karena itu, ilmu pemerintahan cenderung mengkaji ilmu
pemerintahan sebagi ilmu terapan yang mana perlu meperbanyak kader-kader pemerintahan
yang memepunyai pendidikan pemerintahan untuk mengantikan dan meneruskan jalan
nya pemerintahan ynag baik dan lebih baik lagi
untuk mematikan berbagai masaalah, baik itu yang mencangkup ilmu social
lai terutama yang memiliki obyek materianya Negara, yaitu ilmu politik,
administrasi Negara, hokum tata Negara dan Negara sendiri yang semuanya itu “mengacu
pada ruang linkup ilmu pemerintahan”.
3.2 KRITIK DAN SARAN
Bagi para pembaca dan rekan-rekan yang lainnya, jika ingin
menambah wawasan dan ingin mengetahui lebih jauh, maka penulis mengharapkan
dengan rendah hati agar lebih membac
buku-buku
ilmiah dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan judul “Batasan Ilmu Pemerintahan” untuk itu Kritik dan saran yang bersifat membangun selalu
kami harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan Makalah kami.
Jadikanlah makalah ini sebagai sarana yang dapat mendorong
para mahasiswa/berfikir aktif dan kreatif.
DAFTAR PUSTAKA
Pengantar Ilmu
Pemerintahan
oleh
Drs. H. Inu Kencana
Syafile, Msi
Comments
Post a Comment