Makalah, Formulasi, Kebijakan Publik


BAB I
PENDAHULUAN

1.1        Latar belakang
Untuk memahami kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai public actor, terkait dengan kebijakan publik dalam formulasi kebijakan maka diperlukan pemahaman bahwa untuk mengaktualisasinya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat.  suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Setelah memaparkan makna kebijakan, maka secara sederhana kebijakan publik digambarkan oleh Bill Jenkins didalam buku The Policy Process sebagai Kebijakan publik adalah suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu.
Dengan demikian kebijakan publik sangat berkait dengan administasi negara ketika public actor mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Untuk itu diperlukan suatu administrasi yang dikenal dengan “administrasi Negara” administrasi negara mempunyai peranan penting dalam merumuskan kebijakan serta  memformulasikan suatu masalah perlu lingkup campurtangan negara dan ini merupakan bagian dari proses politik. Administrasi negara dalam mencapai tujuan dengan membuat program dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dalam bentuk kebijakan.


1.2    Rumusan Masalah
  Dalam perumusan masalah ini penulis akan merumuskan tentang :
1.      Bagaimana pengertian tentang kebijakan public.
2.      Bagaimana pengertian kebijakan public Menurut para Ahli.
3.      Bagaimana model-model kebijakan public.
4.      Bagaimana Agenda kebijakan dan perumusan kebijakan sebagai suatu proses.

1.3  Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana model- model kebijakan public  Dan Bagaimana Agenda kebijakan dan perumusan kebijakan sebagi suatu proses dalam perumusan kebijakan.

1.4  Metode Penulisan
Metode yang dapat digunakan dalam penulisan makalah ini adalah mengunakan metode internet yaitu penulisan mengunakan lokasi di internet atau web site dan buku referensi dalam penyusunan makalah ini.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1  Pengertian kebijakan publik
Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati. Sementara itu pakar kebijakan publik mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. Dalam konteks formulasi, maka berbagai isu yang banyak beredar didalam masyarakat tidak semua dapat masuk agenda pemerintah untuk diproses menjadi kebijakan. Isu yang masuk dalam agenda kebijakan biasanya memiliki latar belakang yang kuat berhubungan dengan analisis kebijakan dan terkait dengan enam pertimbangan sebagai berikut:
1.Apakah Isu tersebut dianggap telah mencapai tingkat kritis sehingga tidak bisa diabaikan?.
2.Apakah Isu tersebut sensitif, yang cepat menarik perhatian masyarakat?
3.Apakah Isu tersebut menyangkut aspek tertentu dalam masyarakat?
4.Apakah Isu tersebut menyangkut banyak pihak sehingga mempunyai dampak yang luas dalam masyarakat kalau diabaikan?
5.Apakah Isu tersebut berkenaan dengan kekuasaan dan legitimasi?
6.Apakah Isu tersebut berkenaan dengan kecenderungan yang sedang berkembang dalam masyarakat?
Namun dari semua isu tersebut di atas menurut Said Zainal Abidin (Said Zainal Abidin, 2004: 56-59) tidak semua mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Ini ditentukan oleh suatu proses penyaringan melalui serangkaian kriteria. Berikut ini kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan salah satu di antara berbagai kebijakan:
1.Efektifitas – mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan.
2.Efisien – dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.
3.Cukup – suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumberdaya yang ada.
4.Terjawab – kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan sesuatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.
2.2. Pengertian kebijakan publik menurut para ahli
Istilah kebijakan publik dalam beberapa literatur disebut juga dengan
istilah kebijaksanaan publik. Hingga saat ini belum ada kesatuan terkait dengan definisi kebijakan publik dikalangan para ahli. Beberapa ahli
mendefinisikan kebijakan publik yaitu:
1)       Harold D. Laswell
Kebijakan public adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.

2)       Thomas R. Dye
Kebijakan public adalah apa saja yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah. (‘’publik policy is whatever government choose to do or not to do’’).
3)       Carl J. Frederick
Kebijakan public adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukan hambatan-hambatan, dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan
4)       D. David Easton
Kebijakan publik adalah sebuah proses pengalokasian nilainilai
secara paksa kepada seluruh masyarakat yang dibebankan oleh
lembaga yang berwenang seperti pemerintah.
Berdasarkan pengertian di atas, kebijakan publik memiliki implikasi
sebagai berikut:
o     Bentuk awalnya adalah merupakan penetapan tindakan-tindakan
pemerintah.
o     Kebijakan publik tidak cukup hanya dinyatakan dalam bentukbentuk
teks formal, namun juga harus dilaksanakan atau
diimplementasikan secara nyata.
o     Kebijakan publik harus memiliki tujuan-tujuan dan dampakdampak,
baik jangka panjang maupun jangka pendek yang telah
dipikirkan secara matang terlebih dahulu.
o     Pada akhirnya segala proses yang ada di atas adalah diperuntukkan
bagi pemenuhan kepentingan masyarakat.

2.3  Model-model formulasi kebijakan publik
Memahami formulasi kebijakan publik berrarti kita perlu mengetahui model-model perumusan kebijakan publik yang telah banyak digunakan selama ini oleh negara/lembaga /institusi dalam menetapkan keputusanya. Menurut Thomas R. Dye dalam bukunya Understanding Publik policy  setidaknya terdapat Sembilan model formulasi kebijakan, yaitu: model sistem, model elite, model institusional, model kelompok, model proses, model rasional, model incremental, model pilihan publik, dan model teori permainan.
Dalam subbagian ini akan dijabarkan secara garis besar bagaimana proses pormulasi kebijakan itu berlangsung sehingga menjadi keputusan yang ditetapkan menjadi kebijakan public antara lain sebagaiberikut
1.        Model system
ini sebenarnya merupakan pengembangan dari teori sistem David Eastone. Dimana menurutnya bahwa suatu kebijakan tidak mungkin berwujud dalam ruang vakum tetapi ia menjadi suatu kebijakan oleh karena interaksinya dengan lingkungan sekitar. Kebijakan yang ditawarkan oleh model ini adalah formulasi kebijakan yang berangkat output suatu lingkungan atau sistem yang tengah berlangsung. Dalam pendekatam ini dikenal lima instrumen penting untuk memahami proses pengambilan keputusan sebuah kebijakan: input, proses/transformasi, output, feedback, dan lingkungan itu sendiri. Perlu dipahami disini bahwa input kebijakan publik dalam konteks model sistem hanya tidak berupa tuntutan dan dukungan tetapi juga pengaruh lingkungan sekitar yang menekannya.
2.        Model elite
Model ini hendak menyatakan bahwa proses formulasi kebijakan public merupaka pemahaman teorinya, dalam konteks teori politik konvensional yang mengatakan bahwa dalam masyarakat hanya terdapat dua kelompok masyaraka. Kelompok masyarakat yang pertama adalah kelompok masyarakat yang berkuasa yang biasanya jumlahnya lebih sedikit dari pada kelompok masyarakat  kedua kelompok mayarakat yang dikuasaai. Kelompok masyarakat pertama yang terdiri atas elite yang berkuasa menyatakan bahwa kenyataan yang berlangsung dalam dunia real prangmatis bahwa pemegang kekuasaan politiklah yang akan melaksanakan tugas formulasi kebijakan.    
3.        Model institusional
Mongan model institusional atau disebut juga dengan model kelembagaan merupakan model formulasi kebijakan yang berangkat dari turunan politik tradisional yang mengatakan bahwa tugas formulasi kebijakan merupakan tugas sentral lembaga-lembaga pemerintahan secara otonom tanpa perlu melakukan interaksi dengan lingkunganya.
4.        Model kelompok
Formulasi kebijakan publik model kelompok sesungguhnya abstrasi dari konflik kepentinggan antar kelompok atau antar partai dalam suatu institusi atau pemerintahan dalam menetapkan kebijakan publik. Dalam konteks ini, para sclolar kebijakan publik, hendlmengatakan bahwa ketika pemerintahan memutuskan suatu keputusan politik akan banyak pertikaian kepentingan partai-partai yang berusaha untuk ‘’mewadahi kepentingan warga’’ menjadi tujuan utama partai-partai yang berusaha untuk mendapat dukungan dari para pemilih dalam pemilihan umum kedepan.
5.        Model proses
Dalam model pendekatan ini, kebijakan publik dimaknai sebagai suatu aktifitas yang menyertakan rangkaiaan-rangkaiaan (yang berproses) yang berunjuk avaluasi kebijakan public. Secara singkat model ini hendak hendak menyatakan bahwa dalam memformulasi kebijakan ada standar-standar yang seharusnya dilakukan oleh para formulator kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan minimal sesuai dengan apa yang hendak dicapai.
6.        Model rasional
Primsip dasar dari dari modl formulasi kebijakan ini adalah bagaimana keputusan yang diambil oleh pemerintah harus sudah diperhitungkan rasionalitasnya bagi warga masyarakat. Ada beberapa tahapan cara yang disusun dalam keputusan-keputusan yang diambil antaralain sbb:
ü  Mengatahui pilihan-pilihan dan kecenderungan-kecenderungan pilihan-pilihan yang diinginkan oleh warga.
ü  Menemukan pilihan-pilihan kebijakan yang mungkin untuk diimplementasikan
ü  Menilai kosekuensinya masing-masing pilihan kebijakan
ü  Menilai perbandingan perhitungan keuntungan-keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh apabila kebijakan tersebut telah diimplementasikan
ü  Memilih alternative kebijakan yang paling efisien dan ekonomis.
7.        Model inkremental
Model inkremental merupakan model formulasi kebijakan publik yang berusaha untuk merevisi formulasi kebijakan model rasional. Model incremental merupakan model formulasi kebijakan yang ‘’melanjutkan’’atau ‘’memodifikasi’’ kebijakan-kebijakan yang telah berlangsung ataupun kebijakan-kebijakan yang telah lalu. Karna pendekatan yang terlalu sederhana dan praktis, maka dengan model praktis. Model inkremental banyak digunakan oleh Negara-negara berkembang oleh karena pemerintahan-pemerintahan Negara berkembang selalu saja berhadapan dengan pelbagai problem dari keterbatas waktu untuk menyelesaikan permasalahan yang terus berkembang, keterbatasan data yang dimiliki, dan keterbatasn dana.

8.        Model pilihan public
Model ini menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah haruslah memang kebijakan yang memang berbasis pada pilihan public yang mayoritas hal ini sangat masuk akal karena dalam konteks Negara yang demokratis, yang menekankan one-men-one-vote, maka siapa yang menghimpun suara terbanyak dialah yang akan menjadi pemegang kekuasaan/keputusan. Sama juga halnya dengan model formulasi kebijakan public yang berprimsip pilihan piblik.
9.        Model teori permainan
Primsip dasar dari model ini adalah bahwa kebijakan piblik berada dalam kondisi kompetisi yang sempurna, sehingga I pengaturan strategi agar kebijakan yang ditawarkan pada pengambilan keputusan dapat diterima, khususnya oleh para penentang. Dalam model teori permainan pengaturan/pemilihan strategi menjadi strategi hal yang paling utama. Karena itu, dalam perspektif teori permainan serasional apapun apapun kebijakan yang kita ajukan tetapi tidak pandai mengatur strategi  maka bisa sangat mungkin kebijakan public yang baik dan rasional justru tidak banyak didukung oleh para pengambil keputusan.

2.4   Agenda kebijakandan perumusan  kebijakan  sebagai suatu proses
A.           Agenda kebijakan
sebagai suatu     Proses Hal penting dalam proses kebijkanan publik adalah formulasi (perumusan kebijakn). Namun sebelumsampai itu semua, hal dasar yang perlu dipelajari dalam proses pormulasi kebijakan adalah bagaimana para analisis kebijakan dapat mngenal masalah-masalah publik yang dibedakan dengan masalah-masalah privat. Dalam bagian ini kita akan dibahas mengenai hakikat permasalahan publik dan tiga aspek pembentukan kebijakan, mulai dari: bagaimana persoalan public dapat menjadi perhatian bagi para analisis kebijakan bagaimana  ususlan kebijakan dibuat untuk menyelesaikan permaslahan publik tertentu dan bagaimanan pula usulan kebijakan dipilih diantara berbagai alternatif yang ada guna di formulasikan.

Begitu banyaknya suatu permasalahan yang dihadapai  maka memberikan perhatian yang sangat dalam pada sifat-sifat (perumusan) permasalahan publik kerena (perumusan) permasalahan publik merupakan fundamental dasar dalam merumuskan kebijakan publik sehingga arahnya menjadi benar, tepat, dan sesuai. Dalam prektif lain yang kiranya menjadi bagian ‘’issu’’ sehinnga perlu diformulasikan dalam bagian ini. Salah satu contoh misalnya : Pelibatan Masyarakat Sebagai Etika Dalam Formulasi Kebijakan Publik Guna Mencegah Praktik Korupsi.Korupsi di Indonesia yang telah terjadi sejak era Orde Baru, belum juga mampu terselesaikan hingga saat ini di tengah perubahan menuju era demokrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, berlabel reformasi. Setelah rezim Soeharto turun di tahun 1998, hembusan otonomi daerah meningkat sebagai sebuah antitesa dari sistem sentralistik yang dibangun rezim Soeharto, tetapi setelah berjalannya otonomi daerah, praktik maladministrasi berupa korupsi belum juga menemukan titik cerah penyelesaiannya, bahkan kini telah menjadi wabah mengkhawatirkan, menyerang hingga ke tingkat daerah. Tak terhitung lagi berapa banyak pejabat di tingkat pusat hingga daerah serta legislator di tingkat pusat dan daerah yang terbelit kasus kosupsi, hingga akhirnya berdampak pada pengikisan kepercayaan masyarakat terhadap para penyelenggara pemerintahan. Beragam upaya pencegahan dan penyelesaian masalah korupsi telah dilakukan melalui banyak cara, mulai dari pendidikan korupsi di berbagai lembaga pendidikan, pelatihan di beragam instansi, pembentukan lembaga negara bantu layaknya KPK, serta regulasi yang mengatur masalah gratifikasi hingga renumerasi. Agenda Kebijakan dan perumusan kebijakan harus mendasari guna sebagai olahan untuk dikaji dan diterawang dengan seksama. Guna memecahkan permasalahan yang dari berbagai masalah yanga ada yang menjadi berita utama dalam masyarakat salah satunya yang telah diungkapkan diatas yakni masalah Korupsi sehingga perlu untuk diformulasikan, ini hanya sebagai contoh namun masih banyak lagi yang menjadi masalah untuk diformulasikan. Oleh karena itu perlu untuk menyimak bagian ini kutipan antara lain :

1)     Agenda kebijakan
Beribu-ribu permintaan dibuat oleh pemerintah, tetapi hanya sebagian kecil yang mendapat  perhatian serius dari para pembuat kebijakan publik. Permintaan tersebut merupakan merupakan permintaan dimana pembuatan kebijakan publik sebenarnya dapat memenuhinya. Namun, pemenuhan tersebut baru terselenggara manakalah permintaan atas  kebutuhan warga yang disalurkan melalui pemerintahan menjadi agenda kebijakan yang telah ditetapkan bersama. Karena agenda kebijakan dalam perspektif formulasi kebijakan dibedakan dari permintaan politik pada umumnya. Agenda kebijakan bahkan dapat juga  dibedakan dari ‘‘prioritas politik’’, dimanabiasanya memberikan ranking pada item agenda, dengan pertimbangan yang lebih penting atau penekanan pada beberapa kebijakan dibandingkan dengn lainya.
2)     Agenda sistemik
Pada dasarnya agenda sistemik adalah merupakan agenda diskusi/pembicaraan yang berasal dari issu-issu yang berkembang dalam masyarakat pertanyaannya  sekarang ialah:  bagaimanan cara suatu issu kebujakan dapat muncul menjadi agenda sistemik? Menurut cobb dan elder ada tiga persyaratan agar issu kebijakan dapat msuk kedalam agenda sistemik. Pertama, issu issu itu menjadi perhatian yang luas atau setidak-tidaknya dapat menimbulkan kesadaran publik; kedua, adanya presepsi pandangan publik yang luas bahwa beberapa tindakan perlu dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut; dan ketiga, terakhir, adanya persepsi yang sama dari masyarakat bahwa masalah itu adalah merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab yang sah pemerintahan untuk menyelesaikan/mengatasinya.
3)     Agenda institusional
Agenda institusional atau agenda pemerintahan yang terdiri dari persoalan-persoalan yang termaktup dalam agenda sistemik dimana kemudian para pejabat publik memberikan perhatian yang serius dan aktif atas isu-isu yang berkembang dalam agenda sistemik. Agenda institusional merupakan agenda yang pelaksananya yang sifatnya lebih spesifik dan konkrit dari pada agenda sistemik. Kriminalitas dijalan raya munngkin menjadi perhatian agenda sistemik, parlemen akan dihadpkan dengan proposal yang lebih spesifik, yang berhubungan dengan permasalahan ini.
B.          Perumusan kebijakan sebagai suatu peroses
perumusan kebijakan dapat dipandang sebagai kegiatan yang dikemudian hari kelak akan menetukan masa depan suatu kehidupan peblik (tertentu) apakah menjadi lebih baik atau sebaliknya. Karenanya perumusan kebijakan tidak dapat dianggap sebagi sebuah kegiatan yang main-main. Dalam perumusan kebijakan analisis akan bersinggungan, minimal, deengan upaya untuk merumuskan permasalahan yang benar dan memutuskannya sehinga dapat dikerjakan guna menyelesaikan permasalahan tertentu. Dlam konteks pertanyaan perumusan kebijakan akan sangat mungkin menampilkan pertanyaan-pertanyaan, seperti system asuransi kesehatan nasional seperti apaka yang akan dipakai ?’’ sekali pertanyaan terebut terpecahkan, jenis kegiatan berikutnya yang melibatkan draft peraturan yang sebenarnya (atau penulisan aturan administrasi), menjadi hal penting.
Charles O’ Jones pernah mengingatnya dalam dukungan pengantar kebijakan public (1996) bahwa untuk menghasilkan perumusan usulan kebijakan yang konprehensif ada beberapa hal yang perlu dicermati, seperti:
a)      Jumlah dari masalah yang ditangani. Apakah usulan kebijakan akan menyampaikan seluruh masalah dalam suatu lingkup masalah? Ataukah perhatiannya hana ditunjukan pada contonya semata?
b)      Lingkup analisis. Apakah lingkup analisis usulan kebijakan akan melayani semua aspek masalah? Ataukah hanya melayani aspek-aspek tertentu?
c)       Memperkirakan dampak. Apakah usulan kebijakan yang dipormulasikan sudah diuji semua dampakna? Ataukah penguji dibatasi pada dampak langsung dalam suatu lingkup issu saja?
Dalam hal ini dapat di kaitkan dengan adanya salah satu kebijakan Konservatif : secara umum. Konservatif ialah kolot atau tidak modern atau tertutup ( dari pengaruh pembaharuan ) atau adat yang mempertahankan tradisi suatu Negara yang mengikat seluruh rakyatnya.
Menurut, Theodore Lowis (1969:chapter 3) Kebijakan konservatif tidak melibatkan atau mempergunakan pemerintah dalam tujuan  menuntaskan masalah-masalah perubahan social yang dirasakan warga masyarakat. Untuk Paham Konservatif menetukan kehendak rakyat yang dapat memuaskan dan pendapat yang mengatakan bahwa perubahan harus terjadi perlahan-lahan dan meningkatkan melalui proses social yang alamia.
Secara ringkas, dalam hal pembuatan kebijakan sangat dapat dpengaruhi oleh pendapat publik dan kegiatan yang menyangkut kebijakan. Bangaimanapun juga, sesederhana atupun seperti yang diperkirakan seseorang. Tetapi sangatlah bodoh bilah pejabat public terpilih sama sekali mengabaikan pendapat public dan tidak memasukan diantara kriteria keputusanya. Hakim juga membuat keputusanya berdasarkan saran-saran  Misalnya, apabila mereka mengartikan suatu undang-undang, selama dalam mengplikasikannya pada suatu kasus atupun menentukan peraturannya, mereka sering menuruti maksud dari legislatif. Dalam usaha untuk menentukan apa yang dimaksud legislatif dengan kata-kata tertentu seperti pengendalian perdagangan mereka mungkin memilih bahan-bahan seperti dengar pendapat dan laporan komite, dan debat terbuka mengenai soal hukum. Selama dalam debat mengenai RRU, legislative sering berusaha untuk membuat catatan apa yang dimaksud undang-undang yang telah mereka buat.

                                         BAB III    
P E N U T U P

3.1.  Kesimpulan
Formulasi kebijakan public adalah  untuk di analisis kebijakan serta mengenal masalah-masalah public yang dibedakan dengan masalah-masalah privat serta menyelesaikan permasalahan public tertentu dan ususlan diantara Alternatif yang ada guna di formulasikan. Dalam  menyelesaikan  atau mengatasi isu kebijakan  maka perlu Melalui beberapa langkah-langkah yang haru ditempuh antara lain : melaui Agenda kebijakan’’ dalam hal memberi ranking pada aitem agenda, serta perumusan kebijakan sebagai suatu proses “ yang mana untuk membuat perumusan kebijakan yang konprehensif  yang dilakukan oleh analisis kebijakan  guna mengidentifikasi, mendefenisikan, serta merumuskan  alternative-alternatif kebijakan dan . Olehkarena itu formulasi kebijakan dapat memecahkan suatu usulan-usulan kebijakan yang dipilih dari berbagai alternatif-alternatif  guna dapat menjadi proses pembuatan keputusan kebijakan dan formulasikan awal sehingga  dapat dipelajari dan kebijakan hendak diformulasikan guna  diputuskan dengan sebaik-baiknya.

3.2   kritik dan saran
Bagi para pembaca dan rekan-rekan yang lainnya, jika ingin menambah wawasan dan ingin mengetahui lebih jauh, maka penulis mengharapkan dengan rendah hati agar lebih membaca,
buku-buku ilmiah dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan judul “Formulasi Kebijakan Publik” untuk itu Kritik dan saran yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan Makalah kami.
Jadikanlah makalah ini sebagai sarana yang dapat mendorong para mahasiswa/berfikir aktif dan kreatif.
Daftar Pertanyaan diskusi
                                                                                                                           

1.        Bagaimana usulan kebijakan dibuat untuk menyelesaikan permasalahn public dan bagaimana pula usulan kebijakan dipilih berbagai elternatif yang ada guna diformulasikan.

2.        Sebutkan hal-hal apa saja yang dapat menjadikan perumusan masalah public sehingga menjadi agenda kebijakan.

3.        Apakan pendapat anda tentang pengaruh Konservatif.



DAFTAR PUSTAKA


v  Sumber referensi yang digunakan antara lain Sbb :

1.            Sumber.’web site   : http//jayalaksana.wordpress.com
2.           Sumber.’ Web site : http//id. Shvoong.com
3.           Sumber.’ Web site : http//ritwanjuli.hotspot.com
4.            Sumber.’ Referensi:  Dasar-dasar kebijakan (Leo Agustino)





situs yang mungkin membantu :
http://blogeryishakkuradi@gmail.com,
https://www.youtube.com/channel/UCYhYZV9hTXYNxBkga9oalDg














Comments

Popular posts from this blog

Mars Untika Luwuk, Yel-Tel, Sumpah Mahasiswa, Universitas Tompotika Luwuk

Komponen Masyarakat

DAFTAR NAMA DESA & KELURAHAN PADA TIAP-TIAP KECAMATAN DI KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH