Permasalahan Pembangunan di Indonesia, dari segi Institusi
Senin,
26 Maret 2012
Permasalahan Pembangunan di
Indonesia, Dari Segi Institusi
Mengapa Masih
Terjadi Masalah Pembangunan di Indonesia?
Dari Segi
Institusi
ABSTRAKSI
Secara
geografis, Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa. Hal tersebut
menyebabkan Indonesia kaya akan sumber daya alam, seperti hutan, perkebunan,
pertambangan, perikanan dan lain-lain. Pada umumnya, geografi, iklim, dan
ekologi dari suatu wilayah berperan dalam membentuk teknologi dan insentif dari
penduduknya. Selanjutnya, hal tersebut akan berimplikasi pada berkembangnya
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah itu secara positif. Dan pada
akhirnya akan tercipta kemakmuran. Akan tetapi, cerminan itu tidak terlihat di
Indonesia pada saat ini. Memang tidak sepenuhnya faktor geografi adalah
pengaruh utama pada kemakmuran, tapi dengan berlimpahnya sumber daya alam,
seharusnya bangsa Indonesia mampu mewujudkan sebuah pembangunan yang baik dan dapat
mensejahterahkan masyarakatnya. Banyak pengamat dan ekonom menyatakan bahwa
banyak faktor yang masih menjadi kendala dalam pembangunan di Indonesia.
Seperti tingginya disparitas (kesenjangan) antar wilayah, pembangunan
infrastruktur yang belum maksimal, tingkat kemiskinan yang begitu tinggi, dan
masih banyak lainnya. Akan tetapi, ada satu faktor penting yang tidak boleh
dilupakan di dalam pembangunan di suatu negara, yaitu faktor “Institusi”.
SUDUT PANDANG
INSTITUSI
Dari segi
hipotesis institusi, masyarakat yang memiliki institusi yang baik, akan
mendorong adanya investasi untuk mesin, human capital, dan teknologi
yang lebih baik, sehingga sebagai akibatnya masyarakat tersebut akan mencapai
kesejahteraan ekonomi. Di Indonesia, institusi yang ada tidak memberikan
kontribusi yang maksimal bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal ini
disebabkan karena pemerintah tidak menaruh institusi sebagai pondasi utama
dalam menjalankan pembangunan. Salah satu hal yang melatarbelakangi keadaan
tersebut ialah faktor kolonialisme. Bukti sejarah menunjukkan bahwa strategi
kolonialisme dengan institusi atau lembaga ekstraktif (bad institution) yang
dilakukan oleh bangsa Eropa di Indonesia pada saat itu berdampak pada bentuk
lembaga-lembaga yang ada pada saat ini. Sebagai contoh, kolonialisme Belanda di
Indonesia yang mendirikan institusi atau lembaga yang ekstraktif seperti Culturstelsel
membuat seluruh kaum pribumi pada waktu itu tersiksa. Sebab lembaga ini tidak
melindungi property right warga negara dan tidak membatasi kekuatan
elit. Dalam kasus ini ditunjukkan bahwa faktor institusi yang di bentuk pada
zaman kolonialisme yang ada di Indonesia, terutama pada zaman kolonialisme
Belanda, ternyata mampu mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia yang
ada saat ini. Sehingga hal tersebut bisa menjadi suatu bukti kuat yang akan
mendorong masyarakat untuk tidak serta merta atau secara alami tertarik pada
lembaga yang baik. Jadi dapat dikatakan bahwa institusi pada zaman kolonialisme
membawa dampak bagi perkembangan institusi di Indonesia pada saat ini, terutama
pada sistem dan pola pemikiran pemerintah terhadap institusi. Tetapi, seiring
berjalannya waktu, pemerintah Indonesia mulai menyadari arti penting institusi
terhadap pembangunan ekonomi.
PERAN INSTITUSI
DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
Dalam beberapa
dekade terakhir, peran institusi dalam pembangunan ekonomi semakin menjadi
pusat perhatian, terutama dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Banyak
negara di dunia yang sedang berlomba dalam memperbaiki kinerja institusi
mereka, tidak terkecuali di Indonesia. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya,
Indonesia memiliki struktur institusi yang kurang begitu bagus dan tidak
pro-rakyat yang diakibatkan oleh pengaruh kolonialisme. Sehingga permasalahan
pembangunan masih terus terjadi yang berimplikasi pada tidak tercapainya
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ada tiga tipe institusi yang penting
bagi pembangunan ekonomi yang mungkin sesuai dalam mengatasi permasalahan
pembangunan yang selama ini terjadi di Indonesia, yaitu institusi untuk
koordinasi dan administrasi, institusi untuk pembelajaran dan inovasi, dan
institusi untuk pemerataan dan keterkaitan sosial. Ketiga tipe institusi ini
akan menjelaskan bagaimana mereka berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai
permasalahan pembangunan yang ada, terutama bagi Indonesia.
INSTITUSIONS OF
COORDINATION AND ADMINISTRATION
Akhir-akhir
ini, permasalahan pembangunan ekonomi yang paling signifikan ialah berkurangnya
penanaman modal asing serta investasi yang ada di Indonesia. Yang menjadi
permasalahan ialah pemerintah tidak mempunyai tata kelola dan struktur yang
baik dalam penanganan investasi dan penanaman modal asing. Akibatnya, masih
banyak investor-investor, baik asing maupun swasta, yang masih ragu untuk
menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu, yang harus difokuskan ialah
pada dua institusi pemerintah yang merupakan faktor penting, yaitu birokrasi
pemerintah dan institusi yang menyediakan hubungan pemerintah dan bisnis. Jika
keduanya dapat berjalan dan berkoordinasi dengan baik, maka proses investasi,
penanaman modal asing serta terciptanya wirausahawan bangsa akan dapat
terlaksana sebagaimana mestinya.
Selain itu,
tidak dapat dipungkiri bahwa adminstrasi di Indonesia masih sangatlah buruk.
Hal ini terjadi karena birokrasi yang sulit akan membuat hubungan yang tidak
sinkron dengan efektifitas administrasi modern. Sebagai contoh, investasi yang
dilakukan oleh pihak asing harus menempuh banyak sekali hal-hal yang harus di
selesaikan, sehingga membuat pihak asing seperti merasa dipersulit (seperti
biaya administrasi, pembayaran pajak, izin usaha, dan lain-lain). Seharusnya,
permasalahan seperti itu tidaklah harus terjadi jika pemerintah menggunakan
sistem trust melalui self enforcing agreements pada lembaga-lembaga
formal termasuk lembaga admisnistrasi. Dengan begitu maka akan terbentuk
pembangunan cooperative norms dan trust yang kuat pada kelembagaan formal.
Implikasinya ialah akan tercipta tatanan awal pembangunan ekonomi yang baik.
INSTITUSIONS OF
LEARNING AND INNOVATION
Untuk menjaga
pertumbuhan yang berkelanjutan disuatu negara, kemampuan untuk menggabungkan
teknologi ke dalam proses produksi semakin diperlukan. Maka muncullah yang
namanya gagasan popular, yang berarti kemampuan untuk menghasilkan inovasi.
Tetapi, bagi negara-negara berkembang, penguasaan teknologi canggih yang di
impor sering kali lebih penting daripada teknologi baru yang benar-benar
melalui inovasi (Fransman 1986).
Inilah yang
selama ini terjadi di Indonesia. Kontribusi sains dan teknologi dalam
pembangunan ekonomi setelah satu abad kebangkitan nasional berlalu agaknya
masih jauh dari yang diharapkan. Keterbatasan sumber daya sains dan
teknologi, belum berkembangnya budaya sains dan teknologi serta minimnya
inovasi dalam sains dan teknologi merupakan salah satu kendala dalam proses
perkembangan teknologi bagi pembangunan di Indonesia. Permasalahan
tersebut secara langsung telah menghambat perkembangan teknologi di Indonesia.
Oleh karena itu, masalah-masalah di atas perlu mendapat perhatian serius dan
penanganan yang tepat dari berbagai pihak terkait. Tanpa perhatian semua pihak
dalam mengatasi masalah di atas, maka mustahil daya saing sains dan teknologi
nasional dapat melewati negara-negara ASEAN.
Di samping
teknologi, ada hal penting yang terkait didalam institusi ini, yaitu mengenai
hak kepemilikan, yang meliputi hak kekayaan intelektual. Jika suatu bangsa
ingin memajukan pembangunan serta pertumbuhan di negaranya, jaminan terhadap
hak milik atau yang biasa disebut dengan property right merupakan sebuah
harga mati. Di Indonesia, terdapat dilema bahwa mereka yang tidak memberikan
kontribusi untuk pengetahuan juga bisa mendapatkan keuntungan pengetahuan,
sebab pengetahuan memiliki karakter barang publik. Maka daripada itu,
pemerintah sebagai penjamin utama hak milik, harus bisa menjamin bahwa hak
milik yang dimiliki oleh suatu lembaga terhadap suatu pengetahuan baru (yang
mereka hasilkan), bisa menghasilkan keuntungan bagi lembaga tersebut, karena
jika tidak maka insentif untuk menghasilkan pengetahuan baru akan berkurang
secara signifikan dan akan berpengaruh pada proses pembangunan itu sendiri.
Selain itu, permasalahannya ialah kurangnya hak kepemilikan yang jelas dan
aman, bagi sektor perusahaan. Terdapat juga kekhawatiran dari masyarakat dalam
hak milik yang sah harus melalui banyak peraturan.
Selain itu,
dalam jangka panjang, kemampuan ekonomi untuk menghasilkan pertumbuhan
produktivitas melalui pembelajaran dan inovasi tidak dapat dipertahankan tanpa
jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang cukup. Pendidikan yang tidak
merata menyebabkan terjadinya kesenjangan sumber daya manusia di berbagai
daerah. Ada dua point yang dapat dijadikan acuan untuk menjadi pembelajaran
dalam pengembangan sumber daya manusia, yaitu :
- Pentingnya pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sektor formal sistem pendidikan
- Sumber daya manusia yang penting bagi kemampuan ekonomi untuk belajar dan berinovasi tidak hanya tenaga kerja ilmiah namun tenaga kerja secara keseluruhan.
Hal-hal seperti
inilah yang harus dibenahi oleh pemerintah Indonesia pada level institusi jika
ingin menuntaskan permasalahan yang berimplikasi pada proses pembangunan.
INSTITUSIONS OF
INCOME REDISTRIBUTION AND SOCIAL COHESION
Dalam beberapa
tahun terakhir, permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia terus meningkat.
Konflik seperti kepemilikan tanah, kesenjangan sosial serta tuntutan upah
minimum merupakan beberapa contoh masalah yang ada di tanah air. Ketimpangan
distribusi pendapatan pun di anggap sebagai ‘aktor’ dari penyebab semua masalah
yang ada. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil berbagai langkah untuk
meredistribusi pendapatan, dan pada umumnya ialah dengan meningkatkan kohesi
sosial.
TANTANGAN BAGI
BANGSA INDONESIA
Kegagalan
implementasi kebijakan, program ataupun proyek-proyek pada pembangunan
berkelanjutan seringkali gagal karena tidak mempertimbangkan berbagai aspek
yang perlu dilihat, baik dari sisi teknis, legal, fiskal, administrasi,
politik, etik dan budaya (Cooper dan Vargas, 2004).
Jika melihat
potret permasalahan pembangunan yang sering terjadi di Indonesia, sebenarnya
tidaklah jauh berbeda dengan dunia Internasional. Hal yang membedakan hanyalah
pada level institusi. Institusi yang dimiliki oleh Indonesia memang belum
sebaik negara-negara lainnya, tapi jika pemerintah Indonesia mau dan bisa
mensinerjikan ketiga tipe institusi yang telah dijelaskan sebelumnya dengan
baik, maka permasalahan pembangunan yang terus menerus mengalir akan dapat
teratasi. Inilah yang menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia.
Referensi : - Jurnal The Role of Institutions in Asian Development, Ha-Joon Chang
- Jurnal A historical approach assesing, the role of institutions in economic development, Daron Acemoglu
- Jurnal Does Social Capital Have an Economic Pay off? A Cross-Country Investigation, Stephen Knack dan Philip Keefer
- http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=2261&Itemid=219
situs yang mungkin membantu :
http://blogeryishakkuradi@gmail.com,
https://www.youtube.com/channel/UCYhYZV9hTXYNxBkga9oalDg
Comments
Post a Comment