Makalah Administrasi Perkantoran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbandingan Aministrasi Negara merupakan sesuatau yang harus diketahui guna mempelajari bagaimana system atau lingkungan dalam suatu Negara. Dalam hal ini yang menjadi esensi adalah “Negara jerman dan singapura”.  yang mana tentu kita ketahui masing-masing Negara tersebut memiliki letak perbedaan apakah itu dari segi sistem pemerintahan, hukum, ekonomi, danlain-lain yang menjadi letak perbedaan, sehingga dengan ini kami sajikan melalui makalah ini  dengan letak perbedaaan masing-masing kedua Negara tersebut. Dengan uraian makalah ini sehingga apa yang kami sajikan dapat kita ketahui lebih jauh dan dimengerti serta dipahami untuk kita ketahui lebih mendalam apa yang menjadi suatu keteraturan dalam Negara atau  yang tersusun secara systematis sehingga  perlu di bandingkan dari kedua Negara ini.

Dengan memebandingkan maka  dapat kita ketahui letak perbedaannya sehinga dengan demikian dapat dijabarkan serta mampu menjalankan ilmu pemerintahan yang baik dan nyata dalam konteks menjalankan pemerintahan dalam Negara dengan melihat perbandinggan dari kedua Negara tersebut dapat kita ketahui untuk dipelajari untuk kita ketahui dan kita bisa adopsi  menjadi bagian dari system Negara atau dalam pemerintah dalam suatu negara, dengan ini bisa memberikan manfaat bagi bangsa dan negara . Apa lagi kita sebagai calon-calon rekrutmen dalam dunia pemerintahan maka kita harus  memandang bahwa itu baik dan perlu untuk kita ketahui dan dapat  digunakan bagian dari system suatu negara.

Oleh karena itu, sehubungan dengan uraian diatas maka kami dapat merumuskan permasalahan judul yang dituangkan dalam makalah ini, Dengan judul “Perbandingan Administrasi Negara”

1.2  Rumusan Masalah

  Dalam perumusan masalah ini penulis akan merumuskan tentang :

1.      Bagaimana pengertian tentang perbandingan administrasi negara jerman dan singapura

2.      Bagaimana sistem hukum negara jerman dan singapura

3.      Bagaimana Sistem pemerintahan Negara jerman

1.3  Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana sistem hukum Negara jerman Dan singapura serta pula dengan Bagaimana Sistem pemerintahan Negara jerman dan singapura.

1.4  Metode Penulisan

Metode yang dapat digunakan dalam penulisan makalah ini adalah mengunakan metode internet yaitu penulisan mengunakan web site dan referensi lainya dalam penyusunan makalah ini.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1  Pengertian perbandingan administrasi negara

Perbandingan Administrasi Negara mahasiswa dapat memahami latar belakang kelahiran studi perbandingan administrasi negara, tujuan perbandingan administrasi negara, pendekatan yang dapat dipergunakan dalam studi perbandingan administrasi negara, dan beberapa sistemadministrasi negara yang ada Tujuan Instrusional Khusus: Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian Perbandingan Administrasi Negara dan Pengertian Ilmu Perbandingan Administrasi Negara antra lain sbb :

1)      Perbandingan berasal adari “banding’’ sama artnya dengan artinya timbang yakni menentukan bobot atau nilai dari satu/beberapa dari objek tertentu perbandingan dapat diartikan dengan pertimbangan yakni: suatu perbuatan untuk menentukan bobot/nilai satu/bebrapa objek tertentu dengan cara mensejahterakan satu objek dengan ojek yang lainya, atau satu zaman dengan zaman tertentu, atau satu beberapa objek/zaman dengan suatu alat pembandingantertentu.

2)      Pembandingan tentang perbandingan administrasi Negara akan terbentur pada masalah definisi dan teori, karena tidak adanya basic teori yang mendukungnya. Tetapi jika ilmu diartikan sebagai sekumpulan ilmu pengetahuan yang memuat teori, hokum prinsip  (tanpa mempersoalkan apa teori, hokum dan teori, hokum dan primsip teori tersebut dipijam dari disiplin lain) dengan kemanfaatan yang sangat besara bagi kehidupan manusia, maka studi perbandingan administrasi Negara dapat dikatakan sebagai disiplin ilmu.

3)      Berdasarkan operasionalisasinya, perbandingan administrasi Negara adalah usaha untuk mencari, merumuskan, dan mengembangakan berbangai metode teknik, dan pendekatan yang lebih handal sehinga dapat menghasilkan hasil perbandingan yang lebih sempurna dan menyeluruh.

4)      Kegunaan administrasi Negara  adalah untuk menjelaskan dan memahami karakteristik suatu Negara dalam hubungan dengan kerjasama antar Negara (interstate cooperation)

2.3  Sistem hukum Negara jerman dan singapura

A.    Sistem hukum - jerman

Untuk mewujudkan kesatuan Jerman di bidang budaya, pendidikan dan ilmu pengetahuan, Perjanjian Unifikasi (Einigungsvertrag) menyimpulkan antara Republik Federal Jerman dan GDR pada 31 Agustus 1990 berisi ketentuan mendasar yang bertujuan untuk membentuk struktur dasar umum sebanding dalam pendidikan - khususnya di sistem sekolah. Sehubungan dengan pendidikan khusus, hal ini menjadi tantangan besar karena dua sistem yang berbeda harus digabungkan bersama-sama.

Penyatuan dari dua negara Jerman pada Oktober 1990 membawa perubahan ke adegan partai politik. Menurut konstitusi Republik Federal Jerman, yang dikenal sebagai 'Hukum Dasar', Grundgesetz, teks konstitusi sekarang mencerminkan fakta bahwa, dengan aksesi dari GDR, Jerman telah kembali persatuan mereka: Untuk mencapai kesatuan dalam bebas menentukan nasib sendiri dan kebebasan Jerman.

 Pada 3 Oktober 1990 Hukum Dasar adalah mengikat pada seluruh bangsa Jerman. Jerman adalah Republik Federal 16 Länder. Pembangunan di Länder yang berbeda dari Jerman adalah beragam. Tanah Masing-masing memiliki tanggung jawab sendiri, termasuk legislasi individu sesuai dengan pedoman dari Hukum Dasar, yang merupakan kerangka kerja bagi sistem pendidikan. Tanggung Jawab ditentukan oleh struktur Federal pemerintah. Tanah Masing-masing memiliki tanggung jawab sendiri, termasuk legislasi individu mengikuti dasar Hukum Dasar. Para KMK (Konferensi Tetap Para Menteri Luar Pendidikan dan Kebudayaan Republik Federal Jerman) telah menghasilkan kerangka perjanjian untuk menjaga independensi masing-masing Tanah (Kedaulatan Kebudayaan Kulturhoheit).

Undang-undang pendidikan dan administrasi sistem pendidikan terutama tanggung jawab Länder tersebut. Hal ini terutama berlaku untuk sistem sekolah, pendidikan tinggi dan sektor pendidikan berkelanjutan. Berdasarkan UU Dasar dan konstitusi Länder, sistem seluruh sekolah berada di bawah pengawasan negara. Sekolah adalah, sebagai suatu peraturan, lembaga otoritas lokal atau Länder, dan institusi pendidikan tinggi adalah lembaga dari Länder tersebut. Selain itu, ada gereja yang dikelola atau sekolah yang dikelola swasta dan lembaga pendidikan tinggi.  16 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Sains mengembangkan panduan kebijakan di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan seni, mengadopsi ketentuan hukum dan peraturan administrasi, bekerja sama dengan otoritas tertinggi di tingkat nasional dan Tanah dan mengawasi pekerjaan di bawah otoritas mereka tanggung jawab dan badan subordinasi, lembaga dan yayasan. Untuk membantu kementerian dalam pekerjaan mereka Länder telah didirikan lembaga penelitian sendiri untuk pendidikan sekolah, lebih tinggi dan pendidikan berkelanjutan. Departemen yang dipimpin oleh seorang Menteri (di Berlin, Bremen dan Hamburg: Senator) yang bertanggung jawab kepada Parlemen.  Menteri ini biasanya diwakili oleh Sekretaris Negara  atau Direktur Jenderal. Dalam 10 dari 16 Länder, Departemen terpisah bertanggung jawab untuk ilmu pengetahuan dan penelitian telah ditetapkan.

Berdasarkan Pasal dalam UU Dasar, pada bulan April 2001 baru Kesejahteraan Sosial Kode IX (SGBIX) telah mulai berlaku. Ini merangkum dasar hukum rehabilitasi medis dan kejuruan. Ini harus mencerminkan perubahan kini citra diri orang cacat dan dasar kebijakan cacat. Fokus utama adalah tidak hanya kesejahteraan dan perawatan orang cacat, tetapi partisipasi otonom di tingkat sosial serta penghapusan hambatan dan pembentukan kesempatan yang sama. Para SGBIX hukum berfokus pada 'Rehabilitasi dan Akses' dan memiliki dua bagian: yang pertama, Peraturan untuk dan yang kedua, yakni  orang cacat dan orang yang beresiko pengecualian Khusus peraturan untuk memungkinkan partisipasi masyarakat sangat cacat.

Pengembangan pendidikan umum dan keragaman pengalaman dalam praktek berkenaan dengan inklusi atau non-segregasi telah menyebabkan perubahan yang tampak, terutama selama beberapa tahun terakhir. Di Jerman, periode model dan percobaan secara perlahan akan melalui ke tahap berikutnya. Keragaman dalam hasil percobaan ini inklusi telah menyebabkan pengembangan dasar untuk masalah legislatif. Länder Semua telah berubah hukum sekolah mereka dalam beradaptasi mereka untuk rekomendasi dari KMK, Mei1994.

Pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan khusus dalam Länder itu diselaraskan oleh beberapa resolusi yang diadopsi oleh Konferensi Tetap Para Menteri Luar Pendidikan dan Kebudayaan Länder dan terutama oleh Rekomendasi tentang Organisasi Sekolah Khusus (Empfehlung zur Ordnung des Sonderschulwesens, Resolusi Maret 1972) dan rekomendasi untuk jenis individu pendidikan khusus. Situasi saat ini didokumentasikan dalam Rekomendasi tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus di Sekolah Republik Federal Jerman (Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung di ruang Schulen in der Bundesrepublik Deutschland, Resolusi Mei 1994). Rekomendasi dari Konferensi Standing berlaku untuk siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus, terlepas apakah dukungan berlangsung di sebuah sekolah umum atau di Sonderschule. Selain rekomendasi umum, rekomendasi lebih lanjut untuk jenis individu pendidikan khusus dikembangkan yang berfokus pada:

a)          penglihatan-learning

b)          emosional dan sosial

c)          pidato

d)          perkembangan mental

e)          pendengaran

f)           fisik dan perkembangan motorik

g)          instruksi untuk murid sakit

B.   sistem hukum – singapura

Singapura adalah republik dengan sistem parlementer Pemerintah berdasarkan model Westminster. Akar sistem hukum Singapura dapat ditelusuri kembali ke sistem hukum Inggris dan telah berkembang selama bertahun-tahun. Sumber kami hukum berasal dari kami Konstitusi , undang-undang undang-undang, anak perusahaan (misalnya Aturan dan Peraturan dll) dan hakim buatan hukum.

1)      Konstitusi adalah hukum tertinggi negeri ini dan menetapkan kerangka dasar untuk tiga organ negara, yaitu Eksekutif, Legislatif dan Kehakiman.

2)      Eksekutif ini meliputi Presiden Terpilih , para Kabinet dan Jaksa Agung . Presiden dipilih oleh rakyat dan diberdayakan untuk memveto anggaran pemerintah dan janji untuk jabatan publik. Kabinet terdiri dari Perdana Menteri dan Menteri diangkat dari antara anggota Parlemen dan bertanggung jawab untuk arah umum dan kontrol Pemerintah dan bertanggung jawab kepada Parlemen . Jaksa Agung adalah penasehat hukum utama kepada pemerintah dan memiliki kekuatan dan kebijaksanaan untuk menghukum pelanggar.

3)      Legislatif terdiri dari Presiden dan Parlemen dan merupakan otoritas legislatif bertanggung jawab untuk memberlakukan undang-undang. Parlemen terdiri dari terpilih, konstituen non-dan dinominasikan Anggota Parlemen. Persetujuan Presiden diperlukan untuk semua tagihan yang disahkan oleh Parlemen dan ia mungkin dalam kebijaksanaan-Nya menahan persetujuan untuk tagihan tertentu.

4)      Kehakiman terdiri dari Mahkamah Agung dan Pengadilan Subordinasi dan kepala Kehakiman adalah Ketua. Kekuasaan peradilan di Singapura berada di tangan Mahkamah Agung dan di pengadilan bawahan yang mungkin diberikan oleh hukum tertulis untuk saat ini berlaku.

5)      Hukum Acara Pidana 2010 (UU 15 tahun 2010) (BPK 2010) datang ke dalam operasi pada tanggal 2 Januari 2011. Disahkan oleh Parlemen pada tanggal 19 Mei 2010, BPK 2010 pencabutan dan kembali enacts Hukum Acara Pidana yang lebih tua (Cap 68, 1985 Rev Ed) secara keseluruhan. Hal ini memperkenalkan, antara lain, kerangka penemuan formal kriminal, dan memberikan Pengadilan kekuatan untuk memaksakan berbagai kalimat berbasis masyarakat.

6)      Sementara sejumlah konsep dan ketentuan dari BPK lama telah ditahan, banyak dari telah disempurnakan dan re-organisasi. Ketentuan yang diambil dari sumber legislatif lainnya juga telah ditambahkan, membuat perubahan yang diperkenalkan oleh BPK 2010, yang paling signifikan dalam sejarah sistem peradilan pidana Singapura.

2.4  Sistem pemerintahan Negara jerman dan singapura

A.    Sistem Pemerintahan Negara Jerman

Negara  Jerman adalah sebuah negera federasi di Eropa baratAwalnya pemerintahan  negara ini berbentuk kekaisaran. Seusai perang Perancis-Prusia (1870-1871) sistem pemerintahan negara ini berubah menjadi sistem parlementer dengan kanselir pemegang pemerintahan. Kanselir pertama adalah Otto Von Bismarck. Pemerintahan yang sehari-harinya dipegang oleh Kanselir memegang peranan seperti perdana menteri. Posisi kanselir diraih secara otomatis oleh kandidat utama partai pemenang pemilihan umum federal. Jerman juga pernah menganut sistem pemerintahan demokrasi tapi tidak berlangsung lama, itu terjadi tahun 1933. Setelah itu pemerintahan dipegang oleh NAZI, sebuah rezim otoriter yang dipimpin Adolf Hitler dan membawa kehancuran dalam perang dunia II. Hal ini membuat Jerman terbagi menjadi dua yaitu Jerman Barat (Republik federal Jerman) dan Jerman Timur (Republik Demokratik Jerman). Tapi Kekalahan dalam Perang Dunia II telah membuat Jerman kehilangan wilayah timur. Lalu pemerintahan berpindah ke Jerman Barat.

Setelah negara Jerman terpisah lalu pada tahun 1990 terjadi penyatuan kembali dengan diruntuhkannya tembok Berlin. Sistem pemerintahan berubah menjadi sistem pemerintahan demokrasi yang berbasis ideologi berlandaskan prioritas hak-hak asasi manusia.Dalam pemerintahan Jerman, Parlemen dikenal sebagai Bundestag, yang anggota-anggotanya dipilih. Partai yang memerintah adalah partai dengan koalisi dominan di dalam parlemen ini. Selain Bundestag terdapat pula Bundesrat, yang anggota-anggotanya adalah perwakilan pemerintahan negara-negara bagian. Bundesrat sering disamakan dengan senat, meskipun pada kenyataannya memiliki wewenang yang berbeda. Walau secara konstitusional Jerman dipimpin oleh kanselir namun negara karena Jerman juga menganut sistem parlementer sehingga pimpinan negara dipegang oleh presiden yang dipilih setiap 5 tahun sekali.

Jerman juga memiliki makhamah konstitusi liberal, dimana setiap warga mempunyai hak  mengajukan keberatan berdasarkan konstitusi jika ia merasa hak asasinya dilanggar oleh pemerintah.Saat ini yang menjadi masalah dalam pemerintahan Jerman adalah mengenai penutupan pembangkit nuklir yang kerap menjadi sumber demonstrasi warga Jerman.

B.   Sistem pemerintahan Negara  singapura      

Singapura adalah sebuah negara kecil yang lokasinya berdekatan dengan Indonesia. Bentuk pemerintahan  Singapura adalah Republik dimana kekuasaan pemerintahan dijalankan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Pemilihan Umum di Singapura dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Letak negara Singapura yangs angta strategis  membuat Singapura termasuk salah satu negara termakmur di wilayah Asia. Hal ini juga yang membuat tingkat kesejahteraan masyarakatnya jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara- negara tetangga termasuk Indonesia.Singapura menganut sistem pemerintahan parlementer dimana perdana menteri bersama para menteri baik secara bersama - sama ataupun sendiri - sendiri bertanggung jawab kepada parlemen. Selama ini yang terjadi di Singapura, kabinet dibentuk berdasarkan pada kekuatan yang ada di dalam parlemen. Sehingga para anggota kabinet secara keseluruhan mencerminkan kekuatan yang ada di dalam parlemen.

Parlemen di Sigapura bisa menjatuhkan kabinet setiap saat, demikian juga sebaliknya, atas presiden Singapura juga bisa membubarkan  parlemen dan memerintahkan untuk diadakan pemilihan umum. Presiden melakukan itu atas dasar saran dari perdana menteri. Karena kabinet merupakan cerimnan dari ekkuatan parlemen, maka masa jabatan kabinet tidak bisa ditentukan dengan pasti. Selian itu, kedudukan kepala negara di Singapura tidak dapat diganggu gugat namun kepala negara tetap diminta pertanggungjawabannya atas pelaksanaan jalannya pemerintahan.

Selama ini pemerintah Singapura sangat concern terhadap kesejahteraan warganya. Dengan pendapatan perkapita yang tinggi serta sistem pemerintahan yang memihak kepada warga negaranya membuat Singapura menjadi negara favorit tujuan para pekerja urban yang datang dari berbagai penjuru dunia sehingga saat ini penduduk Singapura didominasi oleh kaum pendatang dengan berbagai latar belakang pekerjaan. Apalagi sikap pemerintah Singapura yang tidak sembarangan melakukan kerjasama ekstradisi dengan negara lain membuat negara ini layaknya surga bagi para buron di banyak negara. 

                                                                               

BAB III

P E N U T U P

3.1. Kesimpulan

1)      Perbandingan Aministrasi Negara merupakan sesuatau yang harus diketahui guna mempelajari bagaimana system atau lingkungan dalam suatu Negara.

2)      perbandingan administrasi Negara adalah usaha untuk mencari, merumuskan, dan mengembangakan berbangai metode teknik, dan pendekatan yang lebih handal sehinga dapat menghasilkan hasil perbandingan yang lebih sempurna dan menyeluruh.

3)      Negara Jerman dan Singapura adalah negara yang menganut   sistem  pemerintahan demokrasi  yanag mana sebuah negera federasi di Eropa dan Bentuk pemerintahan  Singapura adalah Republik dimana kekuasaan pemerintahan dijalankan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Kedua negra tersebut memiliki perbedaan yang sangat menonjol, dilihat dari segi-segi: politik, hokum,latar belakang sejarah, dan kebijakan lain yang mengatur dalam konstitusi masing-masing kedua Negara tersebut.

3.2. Kritik dan saran

bagi para pembaca dan rekan-rekan yang lainya, jika ingin menambah wawasan dan ingin mengetahui lebih jauh maka penulis mengharapakan dengan rendah hati agar lebih banyak membaca serta pekah terhadap masalah-masalah atau perkembangan yang ada disekitar kita dan tigkatkan pengetahuan anda.

Untuk selebihnya mampu membandingkan dari masing-masing  atau kedua Negara tersebut, guna menyempurnakan makalah ini yakni “Perbandingan Negara jerman dan singapura ”. untuk itu kritik dan saran bersifat membangun selalu kami harapkan demi perbaikan  dan kesempurnaan makalah ini.

Oleh karena itu, Jadikanlah makalah ini sebagai sarana yang dapat mendorong para mahasiswa berpikir aktif dan kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

v  Sumber referensi yang digunakan antara lain Sbb :

Sumber.’Referensi              : Drs. RasudyN Ginting, Msi

Sumber.’ Web site              :

Sumber.’ Web site              : http//ritwanjuli.hotspot.com

Sumber.’ Referensi             : The Liang Gie

situs yang mungkin membantu :
http://blogeryishakkuradi@gmail.com,
https://www.youtube.com/channel/UCYhYZV9hTXYNxBkga9oalDg